Michael Victor Sianipar Fraksi PSI Vocal tolak kenaikan gaji DPRD DKIBidikdotcom Dari Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melakukan manuver politik secara elegan dengan mengeluarkan pendapat bahwa menolak secara terang-terangan rencana kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta dan fsilitas tunjangan lainnya.
Michael Victor Sianipar selaku Fraksi dari PSI meminta Pemerintah dalam hal ini Anies Baswedan untuk tidak menandatangani usulan kenaikan gaji tersebut dan menolak karena terkesan tidak manusiawi sebab ekonomi bangsa sedang melorot karena pandemi.
PSI tidak hanya mempertanyakan urgenci dari kenaikan gaji tersebut tetapi juga etika pemerintah dan legislatif melihat secara bijak kondisi warga Jakarta bahkan secara umum di seluruh Indonesia.
Michael memaparkan dengan mendasari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI bahwa ada 190 ribu warga Jakarta terkena PHK dan kehilangan pekerjaan serta ada sekitar 1.7 penduduk Jakarta berkurang jam kerjanya dari biasanya mereka jalankan.
Disituasi seperti saat ini dalam jeritan warga tidakah nalar para pemangku kepentingan ini jalan sebab hal yang cukup krusial disaat rakyat menjerit ada saja wacana memberi kesejahteraan bagi para pasukan berdasi itu.
PSI juga mengingatkan bahwa sama halnya dengan ASN yang gaji mereka di potong 50% dan 25% akan diterima tahun 2021 yang belum tentu akan mereka terima, tetapi itu akan di perjuangkan oleh mereka ungkap Michael Victor Sianipar dalam jumpa persnya lewat media daring.
Rencana penetapan kenaikan gaji tersebut akan ditetapkan pada paripurna Senin 7/11/2020 harapan Fraksi PSI terhadap penolakan mereka akan di tindak lanjuti oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Anis Baswedan.
PSI memang di kenal vocal dalam membela kemaslahatan masyarakat banyak meski keangotaan mereka di Parlemen DKI Jakarta terbatas namun tidak menyurut suara kemanusiaan dalam misi partai mereka untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat secar umum.
Punya slogan #kawaluangrakyat anggota dewan dari Fraksi PSI di Jakarta ini menuai dukungan berbagai elemen masyarakat dan menjadikan mereka sebagai partai terfavorit dari kalangan masyarakat bawah. Sangat disayangkan memang kondisi ekonomi negara yang lagi down ada saja oknum yang ingin mengamankan perut mereka sendiri tanpa memikirkan orang lain.
PSI membandingan dengan anggaran pembangunan Puskemas untuk Dinas Kesehatan hanya sebesar 107 Milyar sedangkan Rancangan Anggaran RKT 2021 mencapai 888 Milyar. Dilain pihak PPP juga menyoroti rencana kenaikan tersebut.
Menurut partai berlambang Ka’bah ini bahwa tidak etis menaikan gaji anggota dewan disaat pandemi kesehatan seperti saat ini.
Dukungan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji Legislatif tidak hanya muncul dari para Legislator saja namun beberapa tokoh Nasional seperti Giring Ganesha, Ayu Utami dan lainnya memberi pernyataan bahwa tidak menyetujui kenaikan gaji tersebut dan menolaknya karena bangsa dalam keterpurukan ekonomi. (bdc)