Bidikdotcom Pemilihan kepala daerah serentak 2020 pada 9 Desember mendatang menjadi pemilu dengan sejarah tersendiri kenapa demikian karena dilaksanakan di tengah negara dan bangsa sementara berjuang keluar dari krisis wabah penyakit Covid-19 yang masih mewabah di tanah air.
Tidak terkecuali juga pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Bitung dalam memilih Walikota dan Wakil Walikota.
Jual beli gagasan dan ide terjadi dalam persaingan meraih simpatik rakyat siapa yang akan dipinang nantinya pada Desember mendatang untuk menuju gedung putih lambang supremasi pemerintahan masyarakat Kota Cakalang tersebut.
Ada yang menarik dalam pelaksanaan kampanye pada sebulan terakhir ini dari masing-masing paslon apalagi para petahana dimana klaim keberhasilan dalam pemerintahan menjadi jualan empuk tanpa memperhatikan gagasan ide baru yang inovatif dan terbuka.
Lagi trending topik adalah Sertifikat Tanah Lembeh menjadi koleksi produk dari salah satu Paslon dimana mengklaim bahwa program pemerintah secara Nasional itu adalah keberhasilannya saat menjalankan Pemerintahan.
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau di singkat PTSL merupakan program pemerintah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan keabsahan kepemilikan tanah masyarakat Indonesia.
Anggaran APBN yang di gelontorkan dari program ini tidak main-main. Tahun 2019 Pemerintah menerbikan 11 Juta sertifikat gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan status tanah layak menerima sertifikat dan tidak ada anggaran se sen pun dari Pemerintah daerah untuk program ini.
Jikalau pun ada kemungkinan itu hanya sebatas administrasi, sehingga sangat naif kalau ada salah satu Paslon (petahana) yang mengklaim bahwa sertifikat tersebut adalah keberhasilannya.
Memang itu harus diterima karena saat itu yang melaksanakan Pemerintahan adalah bersangkutan karena tidak mungkin kebutuhan masyarakat Bitung yang akan mengurusnya adalah Walikota Manado.
Klaim Paslon 01 mengatakan Sertifikat Tanah Lembeh adalah kerja kerasnya adalah sebuah klaim yang tidak karu-karuan publik yang merasa itu benar tidak masalah. tetapi bagi mereka dengan nalar rasional menganggap ini sebuah pembohongan.
Alasannya adalah pemerintahan Kota Bitung tidak berdiri hanya Walikota saja jika hanya Walikota memimpin Kota Bitung pasti masyarakat sangat setuju tetapi punya Wakil Walikota kecuali si Walikota menganggap Wakilnya hanya boneka atau orang Bitung bilang (popy waluko).
Sebab penetapan Surat Keputusan (SK) Walikota dan Wakil Walikota dari Pemerintah Pusat tetap menyertakan dua nama tersebut bukan hanya satu nama saja.
Perlu di Perhatikan Penerima Sertifikat
Program PTSL bukan hanya berlaku bagi Kota Bitung dan sekitarnya termasuk masyarakat Lembeh tetapi program ini secara menyeluruh di Indonesia dan bukan nanti di tahun 2019 pengurusannya dan dibagi tahun 2020 tetapi sejak 2016 saat Presiden Jokowi mencanangkan program ini karena berbagai kasus tanah terjadi di masyarakat.
Pemerintah daerah merupakan fasilitator untuk melakukan pendataan terhadap kepemilikan tanah warga yang tidak bermasalah. mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakilnya untuk diberi sertifikat.
Maka dengan itu sangat disayangkan jikalau Sertifkat Tanah menjadi senjata untuk mebidik kemenangan dalam pilkada nanti bukan semata-mata nilai wajib dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya tidak ada anggaran signifikan dari APBD Kota Bitung dalam membiayai Sertifikat Tanah tersebut karena di beri gratis Pemerintah Pusat. Klaim ini menunjukan bahwa Walikota dan Wakil Walikota berjalan sendiri-sendiri dalam memimpin pemerintahan lalu.
Padahal masyarakat Kota Bitung butuh gerakan spektakuler inovatif dari semua Paslon mulai dari nomor urut 01, 02, 03 dalam bersaing didunia digital seperti saat ini untuk menaikan taraf ekonomi warga Bitung bukan klaim inilah itulah terkesan norah dan biasa saja.
Belum ada dari pasangan calon menerobos kepada komoditi masyarakat untuk diekspor langsung tanpa memakai perantara atau tengkulak supaya tingkat kesejahteraan warga mangkit maju padahal Kota Bitung punya pelabuhan terbesar kedua setelah Tanjung Priok.
Kenapa Tionkok dapat mengespor langsung produk petaninya kepada negara-negara Eropa melalui pelabuhan kontainer sementara Kota Bitung sangat sulit, sehingga komoditi petani seperti Kopra, Cengkih, Pala harganya tidak pernah ada perubahan bahkan pada waktu tertentu anjlok.
Masyarakat akan menunggu gebrakan ketiga paslon di sisa kampanye beberapa hari kedepan sebagai kompetitor unggulan bukan kompatible kadaluarsa. Salam Sehat.
Penulis : Deny Sondoh