Bidikdot.com Awal tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tangkap tangan terhadap sala satu Lembaga Negara penyelenggara Pemilu yaitu KPU Pusat dari keterlibatan seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan suap yang sampai saat ini masih belum di umumkan secara terbuka oleh KPK.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lakukan KPK kepada seorang Komisioner. KPU yang berinisial WS atau disebut Wahyu Setiawan pada Rabu 08/1/2020 merupakan kecurigaan atas kasus suap yang melibatkan orang-orang partai terhadap pergantian antar waktu (PAW) sala satu partai politik terbesar
di tanah air.
Baca Juga : Roling Jabatan Pemkot Bitung di Awal 2020
Ketua KPK yang baru Firli Bahuri melakukan penanganan pemberantasan korupsi dengan membidik para penyelenggara negara di dalam institusi kenegaraan dan kali ini menjadi bagian dari KPU pusat.
KPK melakukan OTT saat beberapa Komisioner Komisi Pemiliha Umum sedang melakukan kunjungan kerja di luar daerah termasuk Wahyu Setiawan yang langsung di amankan oleh tim OTT Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sampai informasi ini di turunkan belum ada kejelasan dari status WS dari KPK apakah sudah menjadi tersangka ataukah tidak sebab masih dalam penyelidikan oleh pihak KPK.
Pimpinan KPU saat di minta penjelasan terhadap sala satu Komisionernya yang terjaring OTT oleh KPK masih enggan memberikan komentar sebab masih menunggu putusan resmi dari KPK namun menurut ketua KPU mereka akan tetap kooperatif dengan pihak KPK bila di minta keterangan dan data. ungkap ketua KPU Arif Budiman.
dari pemberitaan sala satu media online kasus Wawan Setiawan di hubungkan dengan suap terhadap PAW sala satu anggota DPR dari Fraksi PDIP.namun saat di hubungi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah kalau PDIP tersangkut kasus suap sala seorang Komisioner KPU yang hubungannya dengan PAW.
Baca Jug : Pulau Lembeh Dapat Sorotan Istimewa dari Joko Widodo
Djarot SH memastikan bahwa PDIP tetap konsisten dengan mekanisme yang ada sehinggan jika di kaitkan dengan PAW mantan wakil gubernur DKI tersebut mengatakan tidak mungkinlah sebab PDIP tetap mengikuti prosedur jika ada bentuk-bentuk penugasan seperti itu ungkap Djarot.