Bidikdot.com Bantuan Sosial atas dampak dari Covid-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia menjadi sorotan utama media maupun publik secara umum sebab bantuan sebelumnya diperuntukan bagi mereka yang benar-benar terkenan dampak secara langsung sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020 lalu seperti para pekerja informal, pekerja dirumahkan, bahkan mendapat PHK dari Perusahaan dimana mereka bekerja.
Namun pandemi wabah virus corona semakin menjadi penyebarannya maka bantuan diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan hak sebagaimana diatur Pemerintah pusat maupun daerah masing-masing. Tetapi fakta menujukan bahwa pendataan calon penerima bantuan disetiap daerah tidak sesuai dengan data warga penerima.
Baca Juga : Sulut Buka Rencana PSBB, Siapkah Masyarakatnya?
Pendataan kurang teliti inilah kemudian menjadikan sedikit kebingungan ditengah masyarakat bahkan terkesan mengada-ada. seperti contoh ada keluarga anggota DPRD mendapat bantuan dari data yang diberikan pihak penanggung jawab yaitu Pemerintah Kelurahan .
Sehingga penyaluran ada yang tidak tepat sasaran semestinya mendapat bantuan tidak menerima dan seharusnya tidak menerima diberi bantuan inilah akhirnya menghasilkan keributan ditengah perjuangan Indonesia untuk lepas dari wabah virus corona.
Dalam pantauan kami hari ini 14/5/2020 ada Bansos Pemerintah yang masuk di Kelurahan Kelurahan Pulau Lembeh namun penerima dibatasi nominalnya bahkan dari data diusulkan pihak Kelurahan tidak sesuai dengan harapan. sehingga muncul pertanyaan kapan sebetulnya seluruh masyarakat bisa terkafer secara keseluruhan mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
Di Kota Bitung khusus Pulau Lembeh ini baru tahapan kedua namun para penerimanya semakin mengerucut padahal upaya pemerintah setiap Kelurahan mengharapkan secara keseluruhan masyarakat dapat menerima namun disayangkan ini tidak terlaksana. tidak di ketahui dengan pasti apakah stock sembako yang disiapkan Pemkot Bitung berkurang atau memang secara bertahap penerimanya dikurangi.
Bila dicermati secara detail untuk penyaluran Bansos pihak penanggung jawab terlihat tidak memakai update data terbaru diberikan oleh Pemerintah Kelurahan yang catatannya benar-benar mengetahui kondisi pasti para warganya sehingga ada nama penerima menjadi 2 kali berturut-turut menerima dan atau ada nama ASN yang keluar sehingga pihak kelurahan membijakinya,
Kebijakan Pemerintah untuk menghimbau warganya tetap dirumah tentu perlu dilaksanakan secara disiplin tetapi disisi lain sebagian warga tidak memiliki apa-apa selain mengharapkan bantuan Pemerintah sebab sudah hampir 3 bulan tidak ada penghasilan dari masyarakat akibat melaksanakan himbauan untuk tetap ikut Protap Covid-19.
Bantuan langsung tunai dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 600.000 merupakan cahaya baru menanggulangi setiap kebutuhan dari masyarakat. Kota Bitung sendiri mendapat kuota bantuan sebesar 4 ribuan kepala keluarga tetapi apakah ini juga menjadi polemik sosial baru jika tidak ada kontrol bijak Pemerintah untuk penyalurannya.
Dalam kutipan kami saat mengikuti acara ILC tv One pada kemarin malam 13/5/2020 dari Bupati Boltim Sehan Salim Landjar mengatakan bahwa akan menjadi sia-sia jika pengurusan pencairan BLT di persulit paling bagus disamakan dengan cara pencairan dana desa menurut Bupati yang sempat viral dengan Bupati Lumajang itu.
Memang secara geografis letak kependudukan Kota Bitung dan Bolaang Mongondow Timur sangat berbeda untuk pengurusan administrasi tidak terlalu memakan biaya berlebihan untuk menjangkau area perkotaan. namun seperti dimaksudkan Bupati Boltim tadi apa salahnya BLT tersebut tidak terlalu dipersulit sehingga calon penerima benar-benar merasakan efek moral dan morilnya saat menerima Bansos BLT tersebut.
Apakah memang prosedurnya seperti itu masyarakat penerima BLT harus membuka rekening baru untuk pencairan dana Bansos dan tentu harus menyiapkan dana buka rekening dulu. secara kasat mata sangat membantu tetapi jika dinalari secara awam sedikit mempersulit.nah pertanyaannya bagaimana jika sicalon penerima BLT tersebut masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang prosedur diterapkan pencairan BLT pasti akan kebingungan dan akhirnya pasrah.
Lepas dari carut marut Bansos karena Covid-19 perlu ada pertimbangan secara terbuka oleh pihak penyalur dalam hal ini Pemerintah agar tidak menyusahkan warga sehingga semua bantuan jenis apapun itu sampai ketangan penerima tanpa ada embel-embel apalagi menyusahkan. selanjutnya perlu diperhatikan adalah soal data penerima perlu dikroscek secara seksama bersama Pemerintah Kelurahan lewat Kepala Lingkungan RT dan RW masing-masing.
Baca Juga : Kicauan Miring Antara Corona Dan Agama
Kita belum tahu sampai kapan pandemi wabah ini akan berakhir jika secara keseluruhan akan ada bantuan dan bantuan lagi kepada masyarakat seyogyanya pihak pengolah bantuan perlu melakukan kroscek kelapangan dimana bantuan-bantuan tersebut akan dibagi sehingga akan diketahui kenapa sering terjadi keluhan warga saat bantuan datang. pihak Dinas Sosial Kota Bitung perlu mengupdate lagi data warga dimasing-masing Kelurahan mengingat pada penyaluran tahap pertama ada nama telah meninggal dunia tetapi menjadi penerima bantuan.