Sulut Buka Rencana PSBB, Siapkah Masyarakatnya?

Bidikdot.com Penyebaran kasus Covid-19 ditanah air semakin meningkat dan telah menyebar diseluruh 34 provinsi dengan 415 Kabupaten/Kota mengalami wabah mematikan tersebut. berbagai kebijakan terus diambil untuk menekan laju penyebaran virus berbahaya tersebut. di Indonesia ada beberapa kebijakan diambil Pemerintah mengganti istilah lockdown.

Lockdown tidak ditempuh Pemerintah Indonesia dengan berbagai pertimbangan baik zona wilayah dan maupun kedudukan geografis secara keseluruhan di tanah air sehingga menggantikannya dengan beberapa istilah kebijakan seperti isolasi wilayah.pembatasan wilayah dan PSBB.

Baca Juga : Petani Milenial Bitung Generasi Pangan Indonesia Masa Depan

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langka tertinggi dari beberapa kebijakan untuk membatasi pergerakan masa dalam aktifitas menghadirkan banyak orang sehingga rantai penyebaran virus corona dapat sesegera mungkin dihentikan. PSBB adalah cara besar bersosial untuk tidak dilakukan baik warga didalam daerah tersebut maupun warga ingin berkunjung.

Tetapi fakta menunjukan dari PSBB ini telah diberlakukan dibeberapa daerah belum dapat menyulut tingkat penyebaran virus corona tertahan malahan semakin hari semakin tinggi kasus baru warga terpapar wabah corona.

Kini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mencoba mengusulkan wacana PSBB untuk masyarakat nyiur melambai. wacana pemberlakuan sosial berskala besar di Sulut dipicu dengan makin bertambahnya warga Sulawesi Utara yang terpapar virus corona.

Data yang dirilis Kementerian Kesehatan RI pada 13/5/2020 terhadap perkembangan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Utara melalui Satgas Covid-19 Sulut bahwa angka penyebaran wabah virus ini terus bertambah dari 70 menjadi 74 Positif, 26 Sembuh dan 5 meninggal. data inilah kemudian menjadi alasan beberapa pemangku kepentingan mengusulkan wacana PSBB.

Sulawesi Utara sejak seminggu terakhir pada pekan kemarin tidak ada ketambahan kasus masih di angka 70 pasien  namun pada pemberitahuan  kemarin 13/5/2020 ada ketambahan 4 kasus sehingga memungkinkan bila masyarakat Sulut tidak disiplin melaksanakan himbauan maupun kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

Dilansir dari Tribun Manado Pengamat Sosial Dr.Meike Imbar sekaligus Dosen Ilmu Sosial Universitas Manado (Unima) angkat suara mengenai wacana PSBB di Sulut. menurut Dr.Meike pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar bisa menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat umum sebab hampir 3 bulan masyarakat tinggal di rumah tanpa ada penghasilan apapun.

Menurutnya bahwa Pemerintah dalam hal ini yang akan bertanggung jawab terhadap PSBB harus memperhatikan positif negatifnya sebelum mengambil kebijakan. dan menurut Dosen Unima tersebut untuk Sulut belum layak memberlakukan PSBB.

Ditengah angka penyebaran wabah corona semakin tinggi dimana telah mencapai 15 ribuan kasus positif beberapa daerah yang sebelumnya memberlakukan PSBB kini mulai melonggarkan kebijakan tersebut karena ekonomi masyarakat mulai dan bahkan sudah terpuruk UKM banyak yang telah gulung tikar para pekerja puluhan ribu di PHK oleh pelaku usaha.

Sekarang Pemerintah Sulut baru akan berencana memberlakukan PSBB setelah sudah 2 bulan lebih warganya  tinggal dirumah. kami coba sharing informasi ini kepada beberapa masyarakat dengan dampak tertinggi dari Covid-19 seperti pekerja jasa Pariwisata dan transpor laut yang ada di seputaran Pulau Lembeh Bitung. mereka hanya bisa pasrah dan mengalah dengan keadaan jika itu terjadi maka dipastikan usaha mereka akan diparkir sampai situasi benar-benar aman.

Bila merefresh sejenak saat Walikota Surabaya Tris Mahariani  memantau  kesiapan masyarakat Kota Surabaya menghadapi pemberlakukan PSBB bagaimana raut seorang Pemimpin Pemerintah mendengar keluhan warganya yang telah kesusahan mala tertimpa tangga lagi.

Namun sang Walikota dengan gegapnya mengatakan bahwa ia akan memperhatikan seluruh masyarakat Kota Surabaya baik asli maupun pendatang yang bekerja dibiayai oleh Pemerintah soal makan minum mereka saat penerapan PSBB.

Begitu juga dengan Pemerintah Sulawesi Utara jika wacana tersebut tetap akan dijalankan perlu dipikirkan secara matang dan bijaksana sehingga tidak akan terjadi kekacauan sosial di tengah masyarakat luas. harapan masyarakat wacana kebijakan memberlakukan PSBB perlu di pertimbangkan lagi meskipun kasus-kasus baru wabah corona terus bergerak.

Memang benar dan diakui bahwa akan ada bantuan makanan maupun keperluan lain yang akan diberikan oleh Pemerintah tetapi apakah itu dapat menjamin kesehatan sosial masyarakat Sulut sebab kita tahu bersama keberadaan warga Sulawesi Utara yang kuat bekerja dengan alasan PSBB akhirnya mereka harus meninggalkan pekerjaannya  dan mengharapkan terus tangan terangkat untuk
meminta itu kan bukan tipe orang Sulawesi Utara.

Baca Juga : Warga Lembeh Pilih Bertani Di Tengah Pandemi Covid-19

Jadi kembali lagi kepada masyarakat daerah masing-masing di Sulut harus benar-benar disiplin melaksanakan semua anjuran kebijakan Pemerintah untuk tetap dirumah jangan pergi jalan-jalan (pasiar) atau berkerumun sehingga memutus mata rantai penyebaran virus corona benar-benar terlaksana sesuai prosedur yang diharapkan bukan sebaliknya.